Semarang, wapresri.go.id – Setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur kali ini Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/10/2021).
Rakor dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dari lima kabupaten yang daerahnya dinilai sebagai kantong kemiskinan ekstrem di Pronvinsi Jawa Tengah diantaranya Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Banjarnegara.
“Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem secara daring yang saya pimpin pada tanggal 28 September 2021 yang lalu,” ujar Wapres.
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, bahwa rakor ini merupakan rangkaian dari kunjungan kerja dirinya ke tujuh provinsi yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021 yang sudah mulai dilakukan sejak minggu lalu. Adapun pemilihan daerah yang menjadi prioritas penanganan didasarkan pada data SUSENAS yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2020.
“Pemilihan lima kabupaten ini berdasarkan indeks permasalahan kemiskinan ekstrem, yang dihasilkan dari kombinasi persentase penduduk miskin ekstrem dan jumlah penduduk miskin ekstrem menurut kabupaten, di mana datanya bersumber dari data BPS yang dihasilkan pada SUSENAS Maret 2020 yang lalu,” terang Wapres.
Oleh karena itu, tutur Wapres, dalam pertemuan kali ini, ia ingin mendengar pandangan Gubernur dan Bupati dari wilayah prioritas tahun 2021 di Jawa Tengah, tentang bagaimana jajaran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dapat mengindentifikasi rumah tangga ekstrem agar program dapat lebih tepat sasaran. Hal ini akan menjadi masukan pada proses penyempurnaan data oleh pemerintah pusat.
“Selain itu, saya minta Bapak Gubernur dan para Bupati dari lima kabupaten prioritas tahun 2021 di Jawa Tengah untuk dapat menyampaikan usulan yang sifatnya konstruktif dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya masing-masing, sebagai masukan juga bagi Pemerintah untuk mempersiapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem untuk tahun 2022 hingga 2024 mendatang,” tegas Wapres memberikan arahan.
“Secara khusus, Saya juga ingin memperoleh masukan mengenai bagaimana kita bisa memastikan agar konvergensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang berasal dari K/L dan daerah, termasuk program unggulan Provinsi atau Kabupaten yang dapat menurunkan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah dalam periode sisa waktu di tahun 2021 dan kelanjutannya di tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2024 mendatang,” pungkasnya.
Selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, tampak hadir dalam rapat tersebut lima Bupati dari kabupaten yang daerahnya masuk dalam prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021 antara lain Bupati Brebes Idza Priyanti, Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat, Bupati Banyumas Achmad Husein, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, dan Wakil Bupati Banjarnegara Syamsudin.
Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (RN, BPMI – Setwapres)
| Kategori : |