Wujudkan SDM Berkualitas, Perlu Sinergi Pemerintah Pusat, Daerah dan Kementerian/Lembaga

Tasikmalaya, wapresri.go.id – Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi program prioritas pemerintah, karena SDM yang berkualitas kunci untuk memenangkan persaingan global. Namun, pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri program tersebut. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kementerian/lembaga (K/L).

“Guna mewujudkan tenaga kerja yang andal, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, diperlukan keterlibatan pemerintah daerah,  Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, perguruan tinggi dan lembaga riset, organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga keagamaan seperti pondok pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM)  di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Selasa (08/06/2021).

Wapres yang pada kesempatan tersebut juga membuka Rembug Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta meresmikan Penggunaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020 Se-Indonesia,  mengapresiasi Kementerian Ketenagakerjaan yang sejak tahun 2017 telah bekerja keras mengembangkan BLK Komunitas melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, dhammasekha, dan pasraman.

Lebih lanjut Wapres mengungkapkan, BLK Komunitas perlu melibatkan beragam komunitas lainnya seperti serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi kemasyarakatan, serta kalangan akademisi dan industri agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, guna mengantisipasi perkembangan dunia industri.

“Seperti diketahui, disrupsi akibat pandemi Covid-19 dan teknologi digital telah menghilangkan beragam profesi pekerjaan yang sebelumnya biasa dilakukan oleh manusia, kini digantikan oleh kecerdasan buatan. Langkah dan kebijakan pengembangan BLK Komunitas ini tentu saja perlu disesuaikan pula atau bersifat link and match dengan industri yang ada di sekitar BLK Komunitas,” tuturnya.

BMW Pesantren Buka Akses Permodalan dan Pendampingan bagi UMKM

Dalam kesempatan yang sama, Wapres juga menyoroti  permasalahan kesempatan berusaha bagi masyarakat kecil, utamanya terkait akses permodalan yang juga telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama.

“Masyarakat kecil yang ingin berusaha umumnya memiliki keterbatasan akses permodalan ke lembaga keuangan dan perbankan. Di samping itu, masyarakat yang baru memulai kegiatan berusaha juga memerlukan adanya pendampingan secara kontinyu serta akses pemasaran bagi produknya,” ujar Wapres.

Wapres kemudian mengapresiasi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sejak tahun 2017 terus mendorong pengembangan BWM di pesantren. Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang terdaftar dan diawasi OJK, BWM didirikan untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal serta berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pesantren dengan pola pendampingan.

“Model bisnis BWM hadir sebagai inkubator untuk mempersiapkan nasabah agar “naik kelas” menjadi pelaku usaha yang mampu mengakses  lembaga keuangan formal dengan persyaratan pembiayaan yang lebih kompleks,” ungkapnya.

Melalui koordinasi dan kerja sama yang baik, saat ini telah berdiri 60 BWM di berbagai daerah di Indonesia. Dengan penyaluran pembiayaan mencapai  67 miliar rupiah kepada 44.900 nasabah dan 4.780 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). Capaian ini tidak lepas dari dukungan BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta kalangan dunia usaha/perusahaan yang telah memberikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk modal pendirian BWM.

“Langkah ini merupakan wujud konkret “ekonomi gotong royong” melalui dana tanggung jawab sosial dari BUMN, BUMD serta kalangan dunia usaha dalam pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah berharap ke depan langkah tersebut dapat diikuti oleh BUMN, BUMD dan kalangan dunia usaha/perusahaan lainnya,” harap Wapres.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, melalui BLK Komunitas, pemerintah bertekad menjangkau segala sudut yang belum terjangkau lembaga keterampilan negeri maupun swasta.

“Pembangunan BLK Komunitas merupakan terobosan pemerintah untuk memperluas akses pelatihan vokasi bagi masyarakat, khususnya di komunitas lembaga keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan karena tingkat pengangguran tertinggi kita dapati pada saat pandemi, maka kita perluas penerima BLK Komunitas ini berbasis serikat pekerja dan serikat buruh,” tutur Ida.

Ia juga melaporkan, pada 2020 Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara total jumlah total BLK Komunitas yang telah selesai dibangun sejak 2017 hingga 2020 mencapai 2.127 BLK Komunitas, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ini telah melampaui target yang ditetapkan saat pencanangan, yaitu membangun 2.000 BLK Komunitas.

Dalam kesempatan tersebut Wapres menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan sejumlah mitra, antara lain PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Pegadaian Persero, Masyarakat Ekonomi Syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Panasonic Manufacturing Indonesia, serta Himpunan Kawasan Industri Indonesia.

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sementara, hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, dan Lukmanul Hakim, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Iggi Haruman Achsien. (DMA/SK-BPMI, Setwapres)