Presiden Jokowi : Kapal Pembangkit Listrik Tepat Untuk Negara Kepulauan

Selasa, 08 Desember 2015

Oleh sebab itu, kata Presiden, selain program 35 ribu MW, diperlukan program cepat untuk mengatasi krisis listrik yang

Presiden Jokowi: Orientasi Pada Hasil‎, Bukan Pada Prosedur

Selasa, 08 Desember 2015

Presiden mengharapkan kepada semua anngota Kabinet Kerja agar begitu memasuki tahun 2016, bahkan sejak Januari harus berlari

Pilkada Serentak, Presiden Jokowi: Gunakan Hak Pilih Sebaik-baiknya

Senin, 07 Desember 2015

Sebagaimana dilansir Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana, Presiden telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan

Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang Proses Mahkamah Kehormatan Dewan

Senin, 07 Desember 2015

“Saya tidak apa-apa dikatain Presiden gila! Presiden sarap, Presiden koppig, ndak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut

Sederhanakan Regulasi Usaha Pengolahan Sampah Menjadi Listrik

Senin, 07 Desember 2015

Presiden menceritakan pengalaman dirinya ketika selama sepuluh tahun berada di Pemerintah Daerah. Pengolahan sampah menjadi

Wapres Ikuti Jalan Sehat, Peringati Puncak HKN Ke-51

Senin, 07 Desember 2015

Dalam laporannya, Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) menyampaikan tema HKN ke-51 tahun 2015 adalah

Kementerian Sekretariat Negara Menyelenggarakan FGD Penanganan Aksi Unjuk Rasa

Sabtu, 05 Desember 2015

Sebagaimana diketahui, aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Istana Merdeka yang ditujukan kepada Presiden RI merupakan

Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Jumat, 04 Desember 2015

“Kami ingin masyarakat dapat lebih mudah mengurus sertifikat tanah, dengan demikian dapat mengakses pembiayaan untuk

Ekspor Buah dan Sayur Meningkat, Presiden: Kita Ingin Strategi Produksi yang Lebih Besar Lagi

Jumat, 04 Desember 2015

Dari data yang diterima Presiden Jokowi untuk periode Januari-September 2015 dan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya,

Perbaiki Tata Kelola Free Trade Zone Secara Total

Jumat, 04 Desember 2015

Sedangkan pada Paket Kebijakan Ekonomi ke-6, Pemerintah menetapkan delapan kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Oleh karenanya,